MENGUPAS ARAH
PEMBANGUNAN PERTAHANAN
INDONESIA

Pembukaan

Kalau sebuah krisis besar sedang mendekat, apakah kita akan menyadarinya atau justru baru sadar saat semuanya sudah terjadi? Karena dalam banyak kasus, yang paling berbahaya bukan ancamannya, tapi rasa aman yang kita percayai. Dan hari ini kita hidup di dunia yang terlihat tenang tapi menyimpan banyak hal yang tidak selalu kita pahami.

Bersama saya, Brigjen TNI Rico Sirait. Selamat datang di Defence Advocate Podcast. Kali ini kita akan membahas arah pembangunan pertahanan berdasarkan rapat kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR RI beberapa waktu yang lalu.

Tantangan Geopolitik Global

Brigjen TNI Rico Sirait: Jadi, beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar kata yang sama berulang-ulang: konflik, ketegangan, ketidakpastian. Seolah-olah dunia sedang bergerak tapi tidak benar-benar tahu ke arah mana. Kalau kita jujur, hari ini kita hidup di dunia yang aman atau dunia yang hanya terlihat tenang di permukaan? Mungkin kita bisa mundur sedikit, melihat lebih jauh: apakah ini fase stabilitas atau justru awal dari sesuatu yang lebih tidak pasti? Sehingga dalam situasi seperti ini, sebenarnya di mana posisi Indonesia?

Ulta Levenia: Jadi pertama, tadi istilahnya air tenang tapi di dalamnya bergejolak. Kita merasa Indonesia aman, tenang. Tapi di luar sana sudah berkecamuk perang di mana-mana: Ukraina belum selesai, Timur Tengah makin kemana-mana. Dunia sedang mencari titik keseimbangan baru. Titik keseimbangan baru itulah yang biasanya terjadi jika dunia tidak punya satu polisi dunia.

Dari tahun 1997 sampai 2017, dunia masih merasa aman karena pengaruh Amerika Serikat yang kuat. Sekarang, seperti kita bahas di podcast sebelumnya, ada China, Rusia, Amerika. Mereka saling berantem memperebutkan dominasi. Ketika memperebutkan dominasi, hubungan internasional yang lebih efektif adalah bilateral, bukan multilateral. Negara besar seperti Amerika dari 1997–2017 senang dengan ekspansi liberalisme dan demokrasinya, dan dia menguasai PBB. Tapi sekarang PBB sudah terpecah. Amerika merasa forum multilateral sudah tidak berguna. Makanya Trump lebih sering menerima tamu di White House atau datang ke negara lain, dan baru-baru ini ke China. Dia lebih suka bilateral.

Dalam proses menemukan titik keseimbangan baru ini, kita akan banyak konflik. Sampai akhirnya 2017 orang melihat, "Wah, China oke juga ya, stabil, tidak ada gejolak, enggak ada friksi." Kita sepertinya harus menunggu siapa yang menjadi polisi dunia. Walaupun secara pertahanan Amerika enggak bisa disaingi, tapi secara ekonomi China sudah melewati Amerika. Dominasi ekonomi ini akan ditransfer menjadi military might yang akan membuat Amerika semakin insecure.

Isu Overflight Access (LOI dengan AS)

Brigjen TNI Rico Sirait: Oke, kita masuk ke satu isu dulu. Kemarin waktu rapat kerja di Komisi I, Pak Menhan juga membahas salah satu isu pada waktu kunjungan beliau ke Amerika Serikat, kaitannya dengan overflight access. Saya ingin menggali lebih dalam, secara teknis apa yang disampaikan oleh Pak Menhan menurut pandangan Mbak Ulta sebagai pengamat bidang keamanan? Seperti apa range atau scope-nya terkait overflight access?

Ulta Levenia: Menurut saya tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Pak Menhan. Kita melihat keterbukaan Menhan untuk menjelaskan detail sekali. Sayangnya, orang menganggap detail ini malah jadi kontraproduktif. Pak Menhan menjelaskan dengan detail dalam sidang terbuka, jarang-jarang kan, Pak, sidang seperti itu. Beliau secara nyata menjawab, "Saya harus laporan di depan Komisi I sebagai perwakilan rakyat." Benar. Cuma detail-detail ini yang tidak begitu dipahami masyarakat. Bahkan mungkin tidak semua anggota DPR pun paham ketika kita membahas sesuatu yang detail seperti LOI, overfly, akses, sampai MRO. Berapa persen sih orang yang ngerti? Tahunya cuma masalah kedaulatan.

Padahal tujuannya baik. Pak Menhan mau menjelaskan secara detail dan terbuka. Untuk konteks blanket overflight access yang didiskusikan dengan pihak Amerika Serikat, dijelaskan oleh Pak Menhan bahwa saat itu dan sampai saat ini baru Letter of Intent (LOI). LOI adalah bagian paling mendasar ketika kita mendiskusikan sesuatu — surat niatan, usulan. Nanti apakah akan diangkat menjadi MOU atau tidak, LOI ini sifatnya non-binding, tidak mengikat. Kalau kita bilang "stop diskusi", ya sudah tidak ada hal yang harus dipertanggungjawabkan.

Dan itu pun harus melibatkan institusi, kementerian, bahkan anggota dewan, DPR sendiri yang harus ikut memberikan masukan. Tidak serta-merta diputuskan oleh Pak Menhan sendiri. Intinya, ketika sudah naik ke step berikutnya, akan ada mekanisme nasional yang diperlukan untuk mendukung. Nanti Komisi I, DPR, dan pemerintah duduk bersama: "Oh ini enggak bisa, ini bisa, atau sama sekali kita tolak."

Ini sudah ada ketakutan aja mungkin, Pak. Ketakutan terkait overflight ini sebenarnya dilakukan oleh banyak negara: Jepang, Filipina, Australia. Banyak pesawat seperti Hercules C-130 melintas. Tapi sepengetahuan saya, selama ini mereka mengurus izin satu-satu dengan birokrasi panjang, kadang ada yang tidak tanpa izin. Dengan adanya akses ini, kerja sama memberikan akses dan keuntungan bagi Indonesia akan didiskusikan, jadi lebih rapi, lebih cepat, dan lebih termonitor. Jadi kita enggak dongkol lagi kalau ada yang lewat. Kalau tidak ada kerangka, kita harus komplain susah.

Kalau ini terjadi di masa geopolitik yang lebih stabil, mungkin enggak jadi masalah. Tapi karena diskusi LOI ini muncul dalam situasi geopolitik seperti ini, ya jadilah diskusi publik pro dan kontra.

Brigjen TNI Rico Sirait: Secara jujur, masalahnya dalam kebijakannya atau dalam memahami suatu kebijakan?

Ulta Levenia: Menurut saya, dalam memahami suatu kebijakan, Pak. Wajar masyarakat jadi "Wah ini apa nih, kok Indonesia malah lebih pro ke sini?" Padahal dalam big picture, di hari yang sama dengan Presiden — saya ulang lagi — beliau ke Rusia dan mendapatkan cadangan minyak. Itu historical karena dalam sejarah tidak ada. Bahkan mungkin think tank di Amerika juga syok dengan kemampuan diplomasi kedua pimpinan negara kita.

Brigjen TNI Rico Sirait: Saya harus sedikit luruskan. Tidak ada istilah blanket, sudah dicoret. Hanya overflight access. Tindak lanjut dari pemerintah seperti apa?

Ulta Levenia: Kalau diskusinya masih dituangkan dalam LOI, pasti Kemhan mengkaji pros and cons, apa keuntungan bagi Indonesia. Justru kalau ini bisa dibawa menjadi kebijakan dengan kerangka yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak, harusnya pemerintah, DPR, dan masyarakat mendukung. Artinya kita bisa memasukkan "singa liar ke dalam kandang". Kita tahu dia akan bergerak ke mana. Dibandingkan yang tadi saya sampaikan, kita enggak tahu dan komplain bingung.

Dalam diplomasi pertahanan, ini masih belum ada konsesi apa-apa. Tapi kalau nanti menjadi perjanjian kerja sama dan konsesi, ini adalah bargaining chip bagi Indonesia. "Oke Amerika, kita begini, terus Indonesia dapat keuntungan apa?" Apakah akuisisi kita ke F-35 jadi lebih lancar? Dari zaman Pak Prabowo sudah menginginkan F-35. Apakah kita lebih diberikan akses fleksibel ke Su-35 yang selama ini ditahan karena sensitivitas atau blocking Amerika? Itu bargaining chip. "Kita sudah kerja sama, jangan sensi lagi di sebelah sini."

MRO Kertajati

Brigjen TNI Rico Sirait: Kita tarik ke hal yang lebih konkret, sama-sama disampaikan oleh Pak Menhan pada rapat kerja di Komisi I, yaitu MRO di Kertajati.

Ulta Levenia: Maintenance, Repair, and Overhaul di Kertajati. Itu lebih konkret. Dia menawarkan — dan ini tidak ada di negara ASEAN — "Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami? Saya lapor Bapak Presiden: kasih Kertajati."

Brigjen TNI Rico Sirait: Menurut Mbak Ulta gimana tuh?

Ulta Levenia: Itulah bukti keterbukaan Kemhan yang dipimpin Pak Sjafrie. Tapi kemudian Pak Menhan menyampaikan diskusi yang lain juga, yaitu tentang Kertajati. Itu yang menjadi perdebatan publik. Padahal niatnya baik, mengedukasi publik. Karena ketika sebuah narasi dilempar, kita wajib mengedukasi konteksnya.

MRO untuk C-130 — yang kita juga sudah punya, Hercules C-130J — sebenarnya adalah kesempatan emas banget untuk Indonesia. C-130 digunakan di 170 negara. Kalau negara kita menjadi pusat MRO se-Asia, berarti kita punya bargaining chip yang bersifat global. Kalau tadi bargaining kita kepada Amerika saja, tapi kalau kita pusatnya, misalnya ASEAN: Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand yang pakai C-130, mereka mau repair paling dekat ke Indonesia, biayanya pasti lebih murah daripada ke Eropa atau Amerika. Dan ketika kita punya kepentingan nasional yang mungkin bertabrakan dengan negara lain, kita bisa bilang, "Lu enggak bisa repair di sini." Kita punya nilai tawar. Di situlah diplomasi di belakangnya. Kita makin punya bargaining chip.

Brigjen TNI Rico Sirait: Yang jadi pertanyaan publik, mengapa dengan adanya rencana MRO di Kertajati yang masih bersifat rencana, itu sudah menjadi perbincangan seolah-olah kita ingin menjadi blok tertentu atau aliansi tertentu?

Ulta Levenia: Ya, mungkin karena sensitivitas geopolitik tadi. Kita mendiskusikannya dalam situasi Amerika lagi panas, China sama Rusia juga lagi panas, ada perang proksi di Iran. Jadi melihatnya bukan sebagai kesempatan emas, tapi malah digiring ke "Oh, kita akan ke blok Amerika."

Saya tertarik meneliti bahwa ketika Indonesia bergabung BRICS, gonjangannya enggak sebesar ketika bergabung dengan blok lain atau kerja sama yang lebih erat. Menurut saya tidak benar kalau disebut bahwa dengan MRO dan overflight access kita langsung menjadi bagian absolut dari Amerika. Banyak negara seperti India, dia bisa mendayung antara China dan Amerika. India sudah punya Rafale dan BrahMos dari Rusia, gabung BRICS, tapi hubungannya dengan Trump sangat bagus. Itu tidak ditranslasikan menjadi "Indonesia sudah pro Amerika". Karena China sendiri mendapat banyak konsesi dari kita. Tahun lalu ada 12 kesepakatan berkaitan dengan nikel, hilirisasi EV. Indonesia menjadi mitra paling produktif China dalam mengolah nikel, menjadi pusat EV dan baterai di Weda Bay, Maluku. Ini tidak disorot. Padahal dua-duanya mendapatkan sesuatu dari kerja sama dengan Indonesia, bukan hanya Amerika.

Perjanjian dengan China menghasilkan investasi sekitar 162 triliun, mungkin lebih rendah dibanding dengan Amerika? Tapi yang menjadi sensitif adalah ini proyek keamanan, proyek pertahanan, proyek yang melibatkan alutsista.

Padahal dengan MRO, bukan hanya kita menjadi pasar atau tempat MRO-nya Asia, tapi kita bisa punya certified local expert dan transfer teknologi. Apalagi C-130J Hercules, kita sudah mulai bisa maintain sendiri dari PT Dirgantara Indonesia. Kita akan menumbuhkan engineer lokal, sertifikasi lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mengembangkan daerah tersebut.

Brigjen TNI Rico Sirait: Harus dilihat juga dari faktor kemandirian industri pertahanan kita, dengan PTDI yang sudah kompeten di bidang aviasi.

Ulta Levenia: Betul.

Brigjen TNI Rico Sirait: Kenapa dipilih Kertajati?

Ulta Levenia: Mungkin yang paling siap untuk saat ini. Sepertinya Pak Prabowo — dari pembicaraan Pak Menhan di forum DPR — ada tawaran seperti ini, dan Presiden bilang "kasih Kertajati". Artinya Presiden sudah mengetahui fasilitas dan kemampuan Kertajati untuk menampung jika dijadikan pusat MRO. Dan tidak terlalu sibuk dibanding Halim atau Soekarno-Hatta. Dengan adanya MRO, daerah-daerah akan tumbuh lebih modern. UMKM bisa tumbuh, pembangunan baru, tenaga kerja terserap banyak. Harusnya masyarakat Indonesia lebih melihat sisi positifnya, jangan di fearmongering terus.

Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP)

Brigjen TNI Rico Sirait: Kita juga menyimak yang disampaikan Pak Menhan kaitannya dengan pembangunan Yon Teritorial Pembangunan, yang rencananya setiap tahun akan dibangun 150 Yon TP. Menurut Mbak Ulta sebagai pengamat dan peneliti di bidang keamanan, dampak pembangunan Yon TP dengan situasi geopolitik saat ini seperti apa?

Ulta Levenia: Saya enggak lihat kenapa orang sensi ke Yon TP. Justru itu bagus. Kalau ditanya personal ke tentara yang ditaruh di Yon TP, pasti mereka enggak mau juga, Pak. Tapi karena patriot, mereka harus menjalankan tugas. Saya waktu lihat Yon TP yang masih dalam proses pembangunan, banyak remaja yang masih tidur di tenda, air seadanya. Kalau mereka aja seperti itu, apalagi daerah sekitarnya.

Kebanyakan Yon TP di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), tapi diharapkan di seluruh 514 kota dan kabupaten nanti akan ada. Yang sekarang didahulukan di daerah terpencil. Pak Presiden ingin pembangunan merata, masyarakat merasakan dampak pertumbuhan, membangun daerah tertinggal.

Yon TP adalah misi mulia. Membuka lahan, membangun batalion di sana. Dalam prosesnya berdarah-darah — bukan berdarah, tapi miris — tinggal di tenda seadanya. Ketika ditaruh 500–1000 personel di sana, mereka akan turut membangun ekonomi daerah sekitar. Gaji mereka 4–6 juta, mereka belanja di masyarakat sekitar. Mereka bisa berbaur, menularkan ilmu, pendidikan, kerohanian. Kehadiran TNI di daerah 3T yang rawan, masyarakat tahu kalau butuh bantuan, ada yang membantu. Misal ibu mau melahirkan dari daerah terpencil, setidaknya ada seribu personel yang siap menggotong.

Yon TP juga punya dokter, personil spesialisasi membangun daerah 3T: konstruksi, pertanian, perkebunan, kesehatan. Walaupun hanya klinik tingkat batalyon, mereka bisa melakukan penanganan medis pertama. Ini sangat menyentuh masyarakat di daerah terpencil, kadang puskesmas atau puskesmas pembantu peralatannya kurang. Ini tidak unik di Indonesia. India di perbatasan Himalaya juga mengirim tentara ke daerah sulit dijangkau, selain untuk pertahanan juga untuk menimbulkan sense of belonging ke negara. Seragam adalah simbol negara hadir.

Brigjen TNI Rico Sirait: Kadang kita harus memberikan pemahaman kepada publik bahwa kehadiran negara dalam bentuk militernya tidak serta-merta dianggap sebagai militerisme. Banyak negara, bahkan Amerika yang sudah 300 tahun lebih merdeka, di Washington DC mereka juga menurunkan National Guard untuk menciptakan rasa nyaman dan aman. Jangan kita anti banget dengan "wah kita kan demokrasi, tentara harusnya balik ke barak". Di saat sudah aman tentram, ya betul. Tapi ketika negara membutuhkan — seperti kemarin di Jakarta, di Lampung — kehadiran militer membantu kepolisian, why not? Kita punya sumber daya. Rasa nyaman itu bisa didapat masyarakat.

Ulta Levenia: Waktu saya diskusi soal Aceh, ketika konflik dan pasca bencana, yang paling berasa ketika tentara hadir, masyarakat merasa lebih aman. Ini sangat diperlukan di daerah 3T. Bahkan seharusnya sudah dilakukan dari lama. Sampai sekarang di survei, TNI masih nomor satu atau tiga terbesar dengan kepercayaan publik tertinggi. Walaupun banyak black campaign, wajah TNI dibuat seotoriter mungkin, tapi saya jadi mengerti kenapa Pak Prabowo mengandalkan TNI di berbagai lini: ketahanan pangan, koperasi, MBG sebagai pelopor.

Saya pernah mengisi acara di Intelstrat AD, lalu setelah itu seminar sipil biasa. Waktu mau foto bersama di seminar sipil, kursi langsung cek, cek, cek, cepat. Di seminar sebelumnya, "Eh ayo kita foto bersama... lu dulu, woi woi" — tidak terkoordinir. Itu sisi positif komando, disiplin, cepat tanggap. Mengurus kursi aja langsung inisiatif, takut ditegur. Mungkin itu kenapa Pak Prabowo senang tentara menjadi pelopor.

Brigjen TNI Rico Sirait: Menarik. Publik kita kadang perlu diberi tahu bahwa negara seperti Singapura, Korea Selatan, China bisa maju karena disiplin dan komando, bukan dilihat dari sudut pandang militeristisnya. Rasa disiplin harus menjadi karakter suatu bangsa. Jepang bisa seperti itu.

Ulta Levenia: Saya kadang harus membumikan bahwa kita harus disiplin. Misal LPDP katanya akan ada pendidikan kebangsaan oleh TNI. Apa masalahnya? Langsung dibilang militerisme masuk ke pendidikan. Apa kabar orang Korea? Dalam usia tertentu mereka harus masuk barak militer, wajib militer. Artis-artis Korea enggak ada yang teriak militerisme. Ini baru sekadar mengajarkan kebangsaan. Karena kondisi geopolitik seperti sekarang. Buka Instagram, Facebook, ada iklan MI6 minta Anda bergabung. Ada oknum LPDP yang setelah dibiayai malah balik anti-Indonesia. Itu kenapa kita mau memberikan pendidikan kebangsaan, dan menurut saya itu saja tidak cukup.

Brigjen TNI Rico Sirait: Wawasan kebangsaan lebih kepada bagaimana mencintai tanah air, bukan hanya istilah bela negara yang terlalu militeristis. "Ini lho saya kembali ke bangsa ini, membangun bangsa ini. Bukannya setelah dibiayai di sana lupa." Tapi ketika itu diterapkan, bahasanya lain lagi.

Ulta Levenia: Itu hanya seminar 3 hari tanpa handphone aja, udah teriak "pembungkaman". Artis Korea masuk barak militer, sukses perkenalkan budaya ke luar negeri. China juga melakukan hal yang sama.

Brigjen TNI Rico Sirait: Kembali ke Yon TP. Tantangan terbesarnya selain masalah lahan dan di lapangan secara taktis, bagaimana cara penyelesaiannya supaya tidak kontraproduktif?

Ulta Levenia: Saya ngelihat yang perlu banyak dilakukan Kemhan adalah mensosialisasikan dampak Yon TP. Jangan pakai kerangka pikir kita untuk memahami masyarakat. Mereka mungkin belum terekspos, belum tahu fungsinya, kenapa penting, dan prajurit di sana bisa bantu apa saja. Kalau disampaikan seperti yang saya jelaskan, pasti banyak yang mendukung. Waktu saya di KSP ke Ambon, dijelaskan Pangdam setempat bahwa masyarakat malah berebut memberikan lahan untuk pembangunan Yon TP. Ada yang sudah jadi percontohan. Sosialisasikan ke masyarakat.

Karena ketika masyarakat awam mendengar "batalyon", mereka enggak kebayang tentara mengajari anak-anak, yang kebayang "wah perang, konflik". Padahal enggak selamanya begitu.

Brigjen TNI Rico Sirait: Cara berpikirnya harus dilihat dari atas dulu. Strategi pertahanan yang mau diterapkan adalah Sishankamrata. Kita akan membangun strategi pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil atau strategis lainnya. Indonesia berbeda dengan India, China, Amerika, Rusia yang mainland. Bukan negara yang terpisah dengan selat dan laut. Coba bayangkan, mohon maaf, ketika perang terjadi dan kita tidak menjadi salah satu blok tertentu sehingga tidak perang, tapi daerah kita mungkin menjadi medan perang. Bagaimana logistik dari Jawa atau Makassar bisa kita antar ke pulau yang tidak ada logistiknya? Pasti sulit.

Di situlah diharapkan kehadiran Yon TP di setiap kota dan kabupaten bisa membantu masyarakat secara keamanan, pertahanan, ekonomi, budaya, kesehatan, termasuk ketahanan pangan. Mereka bukan hanya batalion infanteri yang mencari, menemukan, dan menghancurkan sasaran, tapi juga punya kemampuan produksi.

Ulta Levenia: Ketika Pak Menhan menyatakan "ini menanam ini, ini menanam ini", itu menggambarkan seberapa humanis di satu sisi, tapi di sisi lain mereka siap bertempur untuk kedaulatan. Ketika landai, mereka membangun ekonomi masyarakat, membantu membangun jembatan, karena punya skill di sisi lain yang tidak hanya bertempur. Sangat relevan dengan kondisi geografi kita yang ring of fire, sering bencana. Ketika ada Yon TP di daerah 3T, terpencil, terpinggirkan, terjauh, kadang daerah bencana jadi remote tidak tersentuh bantuan, mereka duluan. Kemarin bencana di Sumatera yang pertama digerakkan paling cepat adalah anggota dari Yon TP.

Brigjen TNI Rico Sirait: Itu contoh kasus. Penerimaan masyarakat memang harus banyak sosialisasi, banyak contoh. Daerah pedalaman mengkonsumsi informasi dari mana? Mungkin mereka di wilayah memahami. Yang tidak merasakan manfaatnya adalah yang tahunya di ibu kota, di kota-kota besar. "Ini ngapain sih?"

Ulta Levenia: Padahal kebijakan ini mulia sekali, Pak. Prajurit-prajurit berkorban ke sana. Teman saya ada yang jadi Wadan Yon TP. Anak ibu kota banget. Enggak gampang ngirim orang ke pinggiran, rimut, terpisah dari keluarga. Transmigran aja mikir. Tapi kalau tentara, "Siap, laksanakan, pergi deh." Jangan dipikir wah ini proyek. Dia membuka lapangan kerja. 750 personel per Yon TP. Kalau setiap tahun 150 Yon TP, berarti lapangan kerja terbuka lebih luas. Apalagi remaja-remaja, tingkatkan kemampuan, siapa tahu dapat jodoh di sana, bisa meningkatkan kualitas hidup.

Penutup

Brigjen TNI Rico Sirait: Wah, enggak kerasa, Mbak Ulta. Kita bicara panjang lebar dua episode, mulai dari internasional global sampai bicara di kota/kabupaten tentang Yon TP. Kayaknya udah saatnya kita menutup dulu pertemuan dan diskusi kita. Jangan berhenti di dua episode ini ya. Sewaktu-waktu kalau diundang, bisa memberikan insight buat sobat-sobat Kemhan.

Ulta Levenia: Siap.

Brigjen TNI Rico Sirait: Oke. Dari semua yang kita bicarakan, mungkin jawabannya tidak selalu sederhana. Tapi kalau harus diringkas, apa satu hal yang paling penting dipahami untuk masyarakat, dan sebaliknya apa yang paling sering kita salah pahami kalau hanya melihat dari permukaan? Apa risiko terbesarnya? Karena pada akhirnya, isu pertahanan bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar sana, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami apa yang terjadi. Dan mungkin yang paling menentukan masa depan sebuah negara bukan hanya kekuatannya, tapi kesadaran orang-orang yang ada di dalamnya.

Saya Brigjen TNI Rico Sirait. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Bela Negara!

Sumber podcast: youtu.be/dBHkWotlcwE